Rencana Pemerintah Menaikan Harga Tiket Candi Borobudur Terus Menuai Protes
Jakarta, Dekannews - Sejumlah pihak mengkritisi rencana kenaikan harga tiket untuk naik ke area tupa Candi Borobudur. Kebijkan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amalia, rencana pemerintah dengan membatasi kuota pengunjung dan kenaikan tarif untuk menjaga budaya dinilai sebagai inkonsistensi. Terlebih Candi Borobudur telah ditetapkan sebagai destinasi superprioritas.
"Inkonsistensi Pemerintah sangat nyata di sini. Borobudur sudah ditetapkan sebagai destinasi superprioritas bukan destinasi konservasi,” kata Ledia kepada wartawan, Senin (6/6).
Ketika ditetapkan sebagai destinasi superprioritas, menurut Ledia, seharusnya, Pemerintah bisa melakukan berbagai cara untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan dengan segala konsekuensinya.
“Harus dicarikan cara bagaimana agar bisa mendatangkan wisatawan yang banyak untuk mendapat penghasilan yang banyak. Secara logika memang berarti tiket tidak boleh mahal,” ujarnya.
Di tempat terpisah,Anggota DPR RI Prasetyo Hadi mengkritik rencana pemerintah menaikkan tarif wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah menjadi Rp750.000. Rencana kebijakan itu dinilai kurang tepat, karena akan membebani masyarakat.
Prasetyo juga menututkan, rencana menaikkan harga tiket Candi Borobudur dinilai tidak sejalan dengan prinsip pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. "Sebaiknya pemerintah meninjau ulang rencana menaikkan tarif wisata ke area Candi Borobudur. Selain karena kenaikan harga yang sangat membebani wisatawan, kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19," kata Prasetyo dalam keterangannya, hari ini. (Zat)
